BIMTEK SISKEUDES DI KECAMATAN TAHUNAN

KECAPI- Seluruh Desa Se- Kecamatan Tahunan mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa yang berbasis aplikasi (SISKEUDES) pada Selasa, (16/10). Bimtek di ikuti 15 Desa se kecamatan Tahunan oleh Carik dan Bendahara Desa, Kecamatan, dan Dinsospermasdes sebagai pemateri Siskeudes.

Dikatakan oleh Kasie Pemdes Kecamatan Tahunan Hofsatun Joesuef dana desa saat ini cukup besar untuk pembangunan desa meningkatkan kesejahteraan dan untuk itulah pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dengan baik dengan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin untuk memperkecil kesalahan-kesalahan administrasi.

Dalam arahannya di depan peserta bimtek menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan displin anggaran, dan beliau mengharapkan dengan diadakannya bimtek ini pengelolaan dana desa di Kabupaten Jepara khususnya desa se Kecamatan Tahunan yang yang sumbernya antara lain meliputi dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari Provinsi, bantuan keuangan kabupaten, dan bagi hasil pajak/retribusi dari kabupaten, dapat terselenggara dengan baik dan terhindar dari penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran.

Peserta Bimtek Pengeleloaan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes (Foto By : Diman)

Dalm pembahasan materi bimtek oleh Suryo Wibowo dari Dinsospermasdes Kabuten Jepara tentang pengelolaan keuangan desa, disini carik dan bendahara desa harus bisa komputer. Aparatur Perangkat Desa juga harus kompak sehingga komunikasi dalam pekerjaan bisa berjalan dengan baik.

“Dalam pengelolaan keuangan desa yang berbasis aplikasi Siskeudes ini, semua peserta bimtek agar serius, tekun, dan penuh semangat dalam mengikuti bimtek. Di harapkan pula peserta dapat memahami dan mengerjakan Siskeudes dengan teliti, disamping itu siskeudes akan menjadi syarat untuk pencairan dana” imbuh Suryo Wibowo.

Penyelengaraan pemerintah desa yang berdasarkan UU No.6 tahun 2014 telah memberikan berbagai perubahan yang signifikan ke arah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Karena Desa telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus desanya berdasarkan kemampuan dan potensi desa itu sendiri. Maka itu kembali kepada kemampuan Petinggi berikut Aparatur Perangkat Desa untuk dapat melaksanakan tupoksinya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai maksud dan tujuannya yang telah ditetapkan melalui RPJM Desa. (Diman/Adm)

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan